Sertifikat HACCP

Bahaya Mengabaikan Akreditasi KAN pada Sertifikasi HACCP Dapur MBG

bosajasa Admin Bosa Jasa
12 April 2026
1,240 Views
Ilustrasi Hukum

Mengabaikan status akreditasi KAN ketika memilih lembaga sertifikasi HACCP untuk dapur MBG dapat menimbulkan persoalan pada aspek kredibilitas, kepatuhan terhadap persyaratan program, dan penerimaan hasil sertifikasi.

Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak cukup hanya melihat apakah sebuah lembaga menawarkan sertifikasi HACCP, tetapi juga perlu memastikan lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk proses sertifikasi.

Dalam pedoman sertifikasi keamanan pangan SPPG, BGN menempatkan HACCP sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko pangan. BGN juga menyatakan bahwa proses sertifikasi melibatkan lembaga sertifikasi independen yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Apa Itu Akreditasi KAN dalam Sertifikasi HACCP?

Akreditasi KAN merupakan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga penilaian kesesuaian berdasarkan standar dan persyaratan akreditasi yang berlaku.

Dalam konteks sertifikasi HACCP, hal yang perlu diperhatikan bukan sekadar adanya lembaga yang mengeluarkan sertifikat, tetapi apakah lembaga tersebut memiliki kompetensi dan ruang lingkup akreditasi yang relevan dengan kegiatan sertifikasi yang dilakukan.

Dengan kata lain, SPPG perlu membedakan antara:

  • lembaga yang menawarkan jasa atau pelatihan HACCP;
  • lembaga yang melakukan konsultasi HACCP;
  • lembaga yang melakukan audit;
  • lembaga yang menerbitkan sertifikat HACCP;
  • serta lembaga sertifikasi yang memiliki akreditasi dan ruang lingkup yang sesuai.

Perbedaan tersebut penting karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.

Mengapa KAN Penting untuk Dapur MBG?

Dapur MBG menangani produksi makanan dalam jumlah besar untuk penerima manfaat program. Karena itu, pengendalian keamanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif.

BGN menjelaskan bahwa penerapan HACCP pada SPPG mencakup analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, pemantauan, dan tindakan korektif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengendalikan potensi bahaya biologis, kimia, maupun fisik dalam proses pengolahan makanan.

Dalam konteks tersebut, proses sertifikasi membutuhkan penilaian yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

BGN juga menyebut bahwa sertifikasi melibatkan lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi KAN untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas penilaian terhadap SPPG.

Bahaya Mengabaikan Akreditasi KAN

Mengabaikan aspek akreditasi dapat menimbulkan beberapa persoalan bagi pengelola dapur MBG.

1. Sertifikat Perlu Dipertanyakan Kesesuaiannya

Tidak semua sertifikat HACCP memiliki kedudukan atau proses penerbitan yang sama.

Jika SPPG hanya melihat keberadaan sertifikat tanpa memeriksa lembaga penerbit dan ruang lingkup sertifikasinya, ada risiko dokumen tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

Karena itu, sebelum menggunakan jasa suatu lembaga sertifikasi, SPPG perlu melakukan verifikasi terhadap lembaga tersebut.

2. Risiko Tidak Memenuhi Persyaratan Program

Pedoman BGN menempatkan sertifikasi keamanan pangan sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan pangan SPPG.

Dalam pedoman tersebut, sertifikat HACCP diterbitkan oleh lembaga sertifikasi setelah dilakukan penilaian akhir dan keputusan sertifikasi oleh tim teknis. Pedoman juga menyebutkan adanya pemantauan dan pengawasan setelah sertifikat diterbitkan.

Artinya, proses sertifikasi bukan sekadar mendapatkan dokumen. SPPG perlu memastikan bahwa proses yang dijalani sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

3. Kredibilitas Sertifikat Menjadi Kurang Jelas

Salah satu fungsi sertifikasi adalah memberikan bukti bahwa suatu sistem telah dinilai berdasarkan persyaratan tertentu.

Jika aspek kompetensi lembaga sertifikasi tidak diperhatikan, pihak yang menerima atau mengevaluasi dokumen dapat mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat tersebut.

Untuk dapur MBG, hal ini menjadi semakin penting karena BGN menerapkan mekanisme audit dan pengawasan terhadap keamanan pangan SPPG.

4. Berpotensi Menimbulkan Masalah Saat Evaluasi

Sertifikasi bukan akhir dari proses pengendalian keamanan pangan.

Pedoman BGN menyebutkan bahwa setelah sertifikat diterbitkan, tetap dilakukan pemantauan dan pengawasan rutin, termasuk audit surveillance, inspeksi mendadak, evaluasi dokumentasi, dan monitoring berdasarkan profil risiko serta hasil audit.

Karena itu, SPPG perlu memastikan sejak awal bahwa proses sertifikasinya dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan evaluasi atau pemeriksaan berikutnya.

5. Biaya yang Sudah Dikeluarkan Bisa Menjadi Tidak Efektif

Menggunakan jasa sertifikasi tentu membutuhkan biaya dan waktu.

Jika sejak awal SPPG tidak memeriksa status lembaga sertifikasi, ruang lingkupnya, serta kesesuaian sertifikat dengan kebutuhan program, ada risiko proses harus diulang atau dilakukan penyesuaian.

Bagi dapur MBG yang harus menjaga kontinuitas operasional, persoalan seperti ini tentu perlu dicegah sejak awal.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Dapur MBG Sebelum Audit HACCP?

Akreditasi lembaga sertifikasi penting, tetapi kesiapan dapur juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.

BGN menjelaskan bahwa SPPG perlu menerapkan RKP-HACCP dan SOP terkait penanganan bahan pangan, proses memasak, serta penyajian. Pemantauan juga mencakup suhu dan waktu, kebersihan fasilitas dan peralatan, higiene dan sanitasi petugas, serta bahan baku.

Karena itu, sebelum audit, SPPG sebaiknya memastikan:

  • struktur tim keamanan pangan sudah jelas;
  • analisis bahaya telah dilakukan;
  • CCP telah ditentukan;
  • batas kritis telah ditetapkan;
  • prosedur monitoring tersedia;
  • tindakan korektif telah ditentukan;
  • SOP diterapkan;
  • catatan monitoring tersedia;
  • bahan baku dikendalikan;
  • higiene personel diterapkan;
  • kebersihan fasilitas terjaga;
  • peralatan monitoring tersedia dan sesuai kebutuhan;
  • dokumentasi keamanan pangan tersimpan dengan baik.

Dengan demikian, HACCP tidak hanya menjadi dokumen untuk keperluan audit, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan produksi sehari-hari.

BOSA JASA Membantu Persiapan HACCP Dapur MBG

Pengurusan dan persiapan HACCP untuk dapur MBG membutuhkan kesiapan dokumen sekaligus penerapan sistem keamanan pangan di lapangan.

BOSA JASA dapat membantu pendampingan dan persiapan kebutuhan HACCP untuk dapur SPPG/MBG. Dengan demikian Anda tidak akan kebingunan sendiri dalam proses persiapan sertifikasi HACCP KAN.

Layanan pendampingan dapat mencakup persiapan dokumen, SOP, analisis bahaya, kesiapan audit, dan kebutuhan lain sesuai ruang lingkup layanan yang tersedia.

#PTPerorangan #UMKM #Legalitas
Share: