Memilih bentuk badan usaha sejak awal dapat memengaruhi cara bisnis dikelola dan dikembangkan. Bagi pelaku bisnis skala mikro, PT Perorangan menjadi salah satu pilihan yang menarik karena dapat didirikan oleh satu orang dan memiliki status sebagai badan hukum, sementara CV memiliki karakteristik pendirian dan struktur yang berbeda.
Namun, pilihan bentuk usaha sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kemudahan pendirian. Kebutuhan bisnis, jumlah pendiri, rencana pengembangan usaha, serta karakter kegiatan usaha tetap perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk badan usaha.
PT Perorangan Dapat Didirikan oleh Satu Orang
Salah satu kelebihan PT Perorangan adalah dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat berupa perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih maupun Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang.
Karakteristik ini membuat PT Perorangan berbeda dari bentuk badan usaha yang membutuhkan lebih dari satu pihak dalam struktur pendiriannya. Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis sendiri, kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika memilih bentuk legalitas.
Selain itu, pendirian PT Perorangan dilakukan melalui pernyataan pendirian sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut memberikan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin membangun usaha dengan bentuk perseroan tanpa harus memiliki partner sebagai pendiri.
Memiliki Status Badan Hukum
Perbedaan penting lainnya adalah PT Perorangan berstatus badan hukum. Status ini membuat perseroan memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya.
Dalam praktik bisnis, pemisahan tersebut dapat membantu memberikan struktur yang lebih jelas antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi pemilik. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa bentuk perseroan dapat dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang ingin membangun bisnis secara lebih terstruktur.
Sementara itu, CV merupakan bentuk persekutuan yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, pengusaha perlu memahami konsekuensi hukum dari masing-masing bentuk usaha sebelum menentukan pilihan.
Status badan hukum juga dapat menjadi pertimbangan ketika bisnis mulai berkembang dan membutuhkan pengelolaan administrasi serta hubungan usaha yang lebih formal.
Lebih Praktis untuk Pengusaha yang Memulai Bisnis Sendiri
Bagi seseorang yang ingin mendirikan usaha sendiri, PT Perorangan menawarkan struktur yang relatif sesuai karena tidak mensyaratkan adanya dua atau lebih pendiri selama memenuhi kriteria yang ditentukan peraturan.
Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi pelaku usaha mikro yang masih menjalankan bisnis secara mandiri. Pemilik tidak perlu mencari pihak lain hanya untuk memenuhi struktur pendirian perseroan.
Namun, kemudahan tersebut tetap disertai kewajiban tertentu. PP Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban Perseroan Perorangan untuk menyampaikan laporan keuangan. Artinya, kemudahan dalam pendirian tidak berarti perseroan terbebas dari kewajiban administratif.
Bagaimana dengan CV?
CV tetap menjadi salah satu bentuk usaha yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis, khususnya ketika terdapat pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha.
Karakteristik CV memungkinkan adanya pembagian peran antara pihak yang menjalankan usaha dan pihak yang menanamkan modal sesuai struktur persekutuan yang disepakati. Karena itu, CV dapat memiliki relevansi tersendiri bagi bisnis yang sejak awal dibangun bersama beberapa pihak.
Dengan demikian, membandingkan PT Perorangan dan CV sebaiknya tidak hanya melihat mana yang lebih mudah didirikan. Jumlah pihak yang terlibat, hubungan antarpendiri, kebutuhan pengelolaan usaha, rencana investasi, dan perkembangan bisnis perlu dipertimbangkan secara bersamaan.
PT Perorangan dan Perizinan Usaha
Bentuk badan usaha juga berkaitan dengan proses legalitas dan perizinan. Saat ini, penyelenggaraan perizinan berusaha diatur melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan tersebut menggunakan pendekatan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Ruang lingkupnya mencakup persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, hingga sanksi. PP Nomor 28 Tahun 2025 berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Karena itu, setelah menentukan bentuk usaha, pelaku bisnis tetap perlu memastikan kegiatan usahanya memiliki legalitas dan perizinan yang sesuai. Bentuk badan usaha bukan satu-satunya faktor yang menentukan persyaratan perizinan.
Konsultasikan Bentuk Usaha Sebelum Menentukan Pilihan
Memilih antara PT Perorangan dan CV merupakan bagian dari perencanaan legalitas bisnis. Bagi usaha mikro yang dijalankan seorang diri, karakteristik PT Perorangan dapat memberikan sejumlah kemudahan, tetapi bukan berarti setiap bisnis mikro harus menggunakan bentuk tersebut.
BOSA JASA menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan legalitas usaha untuk membantu pelaku usaha memahami pilihan bentuk badan usaha, kebutuhan pendirian, serta legalitas yang perlu disiapkan sesuai kegiatan bisnisnya.
Dengan memahami perbedaan sejak awal, pelaku usaha dapat menentukan struktur legalitas berdasarkan kebutuhan dan rencana pengembangan bisnisnya.