Legalitas badan usaha tidak berhenti pada pembuatan nama usaha atau dokumen pendirian. Bagi pemula, legalitas perlu disesuaikan dengan bentuk usaha, kegiatan bisnis, tingkat risiko, serta perizinan yang diwajibkan untuk menjalankan kegiatan tersebut.
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, setiap kegiatan usaha memiliki kebutuhan legalitas yang dapat berbeda. OSS menjelaskan bahwa tingkat risiko menentukan perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
Apa Saja Legalitas Badan Usaha yang Perlu Diurus?
Tidak semua usaha membutuhkan jenis legalitas yang sama. Namun, pemula umumnya perlu memahami beberapa dokumen berikut:
- Dokumen pendirian badan usaha, seperti akta pendirian dan dokumen pendaftaran sesuai bentuk usaha.
- NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha melalui OSS.
- Sertifikat Standar dan/atau Izin, apabila kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya memerlukan dokumen tersebut.
- PB UMKU, apabila bidang usaha membutuhkan perizinan penunjang tertentu. OSS menyediakan PB UMKU berdasarkan sektor dan kegiatan usaha.
- Legalitas atau persyaratan sektoral lainnya sesuai karakteristik usaha.
Jadi, legalitas badan usaha bukan satu dokumen, melainkan rangkaian dokumen yang kebutuhannya mengikuti kondisi usaha.
KBLI Menjadi Bagian Penting dalam Legalitas Usaha
Salah satu tahap yang sering dianggap sederhana tetapi sebenarnya cukup menentukan adalah memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
OSS saat ini menggunakan KBLI 2025 dan menyediakan informasi mengenai ruang lingkup kegiatan, tingkat risiko, serta perizinan yang terkait dengan suatu KBLI.
Kesalahan memilih KBLI dapat membuat legalitas yang diurus tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya.
Kesalahan Pemula Saat Mengurus Legalitas
Beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari antara lain:
- Mengurus NIB tanpa memahami kegiatan usaha yang sebenarnya.
- Memilih KBLI hanya berdasarkan nama usaha.
- Menganggap semua usaha membutuhkan izin yang sama.
- Mengira NIB otomatis menggantikan seluruh perizinan.
- Tidak memeriksa kewajiban tambahan berdasarkan sektor usaha.
Padahal, PP No. 28 Tahun 2025 menempatkan perizinan berusaha berdasarkan pendekatan risiko dan mengatur pula persyaratan dasar serta PB UMKU.
Bagaimana Urutan Mengurus Legalitas untuk Pemula?
Agar tidak mengurus dokumen secara berulang, pemula dapat menggunakan alur sederhana berikut:
1. Tentukan bentuk usaha
Pilih apakah usaha akan dijalankan sebagai usaha perseorangan atau menggunakan bentuk badan usaha seperti CV, PT, atau bentuk lain sesuai kebutuhan.
2. Tentukan kegiatan usaha dan KBLI
Pastikan uraian kegiatan benar-benar sesuai dengan bisnis yang akan dijalankan.
3. Identifikasi tingkat risiko
Risiko kegiatan akan menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
4. Urus NIB melalui OSS
NIB menjadi salah satu legalitas dasar dalam sistem perizinan berusaha.
5. Lengkapi izin atau persyaratan tambahan
Jika kegiatan membutuhkan Sertifikat Standar, Izin, PB UMKU, atau persyaratan sektoral lainnya, proses tersebut perlu dilanjutkan sesuai ketentuan.
Jangan Mengurus Legalitas Secara Asal
Bagi pemula, legalitas badan usaha sebaiknya dipandang sebagai bagian dari persiapan bisnis, bukan sekadar memenuhi administrasi. Dokumen yang tepat sejak awal dapat membantu usaha berjalan dengan dasar legalitas yang sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
BOSA JASA menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan legalitas usaha untuk membantu pelaku usaha memahami dokumen yang dibutuhkan berdasarkan bentuk dan kegiatan usahanya.