Sertifikasi Halal

Perbedaan Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare untuk UMKM

bosajasa Admin Bosa Jasa
12 April 2026
1,240 Views
Ilustrasi Hukum

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) dapat mengajukan sertifikasi halal melalui dua jalur, yaitu reguler dan self declare. Keduanya sama-sama menghasilkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi memiliki perbedaan dalam persyaratan, proses pemeriksaan, serta pihak yang terlibat.

Memahami perbedaan tersebut penting agar pelaku usaha tidak salah memilih jalur pengajuan. Sebab, tidak semua produk UMKM memenuhi kriteria self declare. Jika produk atau proses produksinya tidak sesuai persyaratan, pelaku usaha perlu menggunakan jalur reguler.

Apa Itu Sertifikasi Halal Reguler?

Sertifikasi halal reguler merupakan jalur pengajuan yang melibatkan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal untuk memastikan bahan dan proses produksi memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Jalur ini dapat digunakan oleh berbagai skala usaha, termasuk UMKM yang produknya tidak memenuhi kriteria self declare. Contohnya, usaha yang menggunakan bahan dengan titik kritis lebih kompleks atau memiliki proses produksi yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Tahapan umumnya meliputi pengajuan melalui SIHALAL, verifikasi dokumen, pemeriksaan oleh LPH, penetapan kehalalan oleh pihak yang berwenang, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Apa Itu Sertifikasi Halal Self Declare?

Self declare merupakan jalur sertifikasi halal berdasarkan pernyataan halal dari pelaku usaha mikro dan kecil. Mekanisme ini dirancang untuk mempermudah UMKM yang memiliki produk, bahan, dan proses produksi sederhana serta memenuhi kriteria yang ditetapkan BPJPH.

Meskipun menggunakan pernyataan pelaku usaha, bukan berarti produk langsung dinyatakan halal tanpa pemeriksaan. Prosesnya tetap melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap bahan serta proses produksi.

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan antara lain:

  • Memiliki NIB dengan skala usaha mikro atau kecil.
  • Menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.
  • Memiliki proses produksi sederhana dan terjamin kehalalannya.
  • Tidak menggunakan bahan maupun proses yang bersinggungan dengan bahan haram.
  • Memenuhi batas hasil penjualan tahunan dan persyaratan lain sesuai ketentuan BPJPH.

Tidak semua produk makanan dan minuman UMKM otomatis dapat menggunakan jalur ini. Jenis produk dan persyaratan teknis lainnya tetap harus diperiksa.

Perbedaan Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare

Perbedaan pertama terletak pada pihak yang melakukan pemeriksaan. Pada jalur reguler, pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal melalui LPH. Sementara itu, pada jalur self declare, verifikasi dan validasi dilakukan oleh Pendamping PPH sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan berikutnya terdapat pada kriteria produk. Jalur reguler dapat digunakan untuk produk dengan karakteristik dan proses produksi yang lebih beragam. Sebaliknya, self declare hanya diperuntukkan bagi UMK yang memenuhi kriteria tertentu, terutama dari segi bahan dan kesederhanaan proses produksi.

Dari sisi tahapan, sertifikasi reguler melibatkan pemeriksaan oleh LPH sebelum proses penetapan kehalalan. Pada jalur self declare, pelaku usaha membuat pernyataan halal yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH serta diproses melalui mekanisme penetapan yang berlaku.

Biaya pengajuan juga dapat berbeda. Sertifikasi reguler mengikuti ketentuan biaya pemeriksaan dan layanan yang berlaku. Sementara itu, pengajuan self declare dapat memperoleh fasilitas pembiayaan gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) apabila memenuhi persyaratan dan tersedia kuota. Jika tidak memperoleh fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat mengikuti mekanisme pembiayaan mandiri.

Meskipun mekanismenya berbeda, keduanya tetap melalui proses sesuai ketentuan dan menghasilkan sertifikat halal resmi dari BPJPH.

Apakah Sertifikasi Halal Self Declare Selalu Gratis?

Tidak selalu. Program SEHATI merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lain bagi UMK yang memenuhi persyaratan dan memperoleh kuota.

Karena itu, perlu dibedakan antara jalur self declare dan program sertifikasi halal gratis. Self declare merupakan mekanisme pengajuan, sedangkan SEHATI adalah program fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Bagaimana Menentukan Jalur Sertifikasi yang Tepat?

Sebelum mendaftar, pelaku usaha sebaiknya memeriksa jenis produk, daftar bahan, sumber bahan baku, serta tahapan produksinya. Jika seluruh persyaratan self declare terpenuhi, UMKM dapat mengajukan melalui jalur tersebut.

Namun, apabila terdapat bahan atau proses yang tidak memenuhi kriteria, jalur reguler perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan awal dapat membantu menghindari kesalahan pemilihan skema dan perbaikan permohonan berulang.

Konsultasi Sertifikasi Halal bersama BOSA JASA

Menentukan jalur sertifikasi halal membutuhkan pemahaman terhadap persyaratan produk dan proses produksi. BOSA JASA menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk membantu pelaku usaha memeriksa kesiapan dokumen, memahami kriteria pengajuan, serta menentukan jalur yang sesuai.

Dengan persiapan yang tepat, UMKM dapat menjalani proses sertifikasi secara lebih terarah dan sesuai ketentuan BPJPH.

#PTPerorangan #UMKM #Legalitas
Share: