Salah pilih KBLI dapat menimbulkan persoalan ketika pelaku usaha mengurus legalitas dan perizinan melalui OSS. KBLI bukan sekadar kode administratif yang dicantumkan saat mendirikan badan usaha, tetapi merupakan klasifikasi yang menggambarkan kegiatan ekonomi yang benar-benar dijalankan oleh perusahaan.
Jika kode yang dipilih tidak sesuai dengan kegiatan usaha, proses pengurusan perizinan dapat menjadi lebih rumit. Pelaku usaha bisa menghadapi ketidaksesuaian data, persyaratan perizinan yang tidak tepat, hingga kebutuhan melakukan penyesuaian data sebelum izin tertentu dapat diproses.
Karena itu, menentukan KBLI sebaiknya dilakukan berdasarkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar memilih kode yang terdengar paling mirip dengan nama bisnis.
Apa Itu KBLI dan Mengapa Berpengaruh pada OSS?
KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan standar yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik aktivitasnya. Dalam sistem perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang dicatat dan diproses melalui OSS.
Saat ini telah berlaku KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. KBLI tersebut merupakan pembaruan dari KBLI 2020 dan disusun untuk menyesuaikan klasifikasi dengan perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk munculnya berbagai model bisnis baru.
BPS juga menegaskan bahwa KBLI digunakan sebagai acuan dalam perizinan berusaha melalui OSS. Artinya, pemilihan kode yang tepat menjadi bagian penting ketika pelaku usaha menyusun legalitas dan perizinannya.
Mengapa Salah Pilih KBLI Bisa Menghambat Izin?
Setiap kegiatan usaha memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, karakteristik kegiatan tersebut berhubungan dengan jenis perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan pendekatan berdasarkan tingkat risiko setiap kegiatan usaha. Ruang lingkupnya mencakup persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, hingga sanksi.
Karena itu, apabila pelaku usaha memasukkan KBLI yang tidak menggambarkan kegiatan sebenarnya, sistem dapat menghasilkan kebutuhan perizinan yang tidak sesuai. Sebaliknya, kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan bisa saja belum tercermin dalam data perizinan.
Persoalan ini dapat semakin terasa ketika perusahaan hendak mengurus izin lanjutan, memenuhi persyaratan sektoral, mengikuti tender, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau mengembangkan kegiatan usaha baru.
Jangan Memilih KBLI Hanya dari Nama Bisnis
Kesalahan yang cukup umum adalah memilih KBLI berdasarkan nama usaha atau produk yang dijual.
Padahal, penentuan KBLI seharusnya melihat aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dua bisnis yang sama-sama menggunakan kata “perdagangan” dalam nama perusahaan belum tentu memiliki kegiatan usaha yang sama.
Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi makanan memiliki karakter kegiatan berbeda dengan perusahaan yang hanya mendistribusikan atau menjual produk makanan. Begitu pula bisnis berbasis jasa, manufaktur, teknologi, konstruksi, atau perdagangan dapat memiliki klasifikasi yang berbeda meskipun nama usahanya terlihat serupa.
Oleh karena itu, sebelum mengurus izin OSS, pelaku usaha perlu menjabarkan kegiatan bisnis secara konkret: apa yang dilakukan, produk atau jasa apa yang dihasilkan, bagaimana prosesnya, dan kepada siapa kegiatan tersebut ditujukan.
Satu Perusahaan Bisa Memiliki Lebih dari Satu KBLI
Pelaku usaha juga tidak selalu harus membatasi perusahaan hanya pada satu KBLI. Apabila perusahaan menjalankan beberapa kegiatan usaha yang berbeda, kode KBLI yang relevan dapat dicantumkan sesuai dengan kegiatan yang memang akan dijalankan dan ketentuan yang berlaku.
Namun, banyaknya KBLI bukan berarti semakin baik.
Memasukkan terlalu banyak KBLI yang sebenarnya tidak dijalankan justru dapat membuat struktur kegiatan usaha menjadi kurang jelas. Sebaliknya, terlalu sedikit KBLI dapat menyebabkan kegiatan yang benar-benar dilakukan perusahaan tidak tercermin dalam legalitasnya.
Karena itu, prinsip yang lebih tepat adalah KBLI harus relevan dengan kegiatan usaha, bukan sebanyak mungkin.
Dampaknya terhadap Perizinan Berbasis Risiko
Pemilihan KBLI menjadi semakin penting karena sistem OSS menerapkan pendekatan perizinan berdasarkan tingkat risiko.
Dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan.
Dengan demikian, kesalahan pada tahap identifikasi kegiatan usaha dapat berpengaruh terhadap tahapan legalitas berikutnya.
Misalnya, pelaku usaha memilih KBLI yang ternyata memiliki karakteristik berbeda dari kegiatan yang sebenarnya dilakukan. Akibatnya, persyaratan yang muncul di OSS dapat tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis atau justru terdapat persyaratan tertentu yang belum dipenuhi.
Inilah alasan mengapa pemilihan KBLI dan izin OSS sebaiknya dipersiapkan secara bersamaan.
Bagaimana Memilih KBLI yang Tepat?
Sebelum menentukan kode, pelaku usaha dapat melakukan beberapa langkah sederhana:
- Identifikasi kegiatan utama perusahaan, bukan hanya nama atau mereknya.
- Tentukan produk atau jasa yang benar-benar dijual atau dihasilkan.
- Perhatikan proses bisnis, apakah perusahaan memproduksi, memperdagangkan, mendistribusikan, atau menyediakan jasa.
- Cari klasifikasi KBLI yang paling menggambarkan aktivitas tersebut.
- Periksa persyaratan dan tingkat risiko kegiatan melalui sistem OSS.
- Pastikan KBLI yang digunakan selaras dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha dalam dokumen perusahaan.
- Evaluasi kembali KBLI apabila perusahaan menambah kegiatan usaha baru.
Langkah tersebut membantu mengurangi kemungkinan munculnya ketidaksesuaian ketika data perusahaan digunakan dalam proses perizinan.
Kesalahan KBLI Jangan Dibiarkan Terlalu Lama
Kesalahan memilih KBLI sebaiknya tidak dianggap sebagai masalah kecil yang dapat ditunda. Ketika perusahaan masih berada pada tahap awal, penyesuaian mungkin relatif lebih mudah dilakukan.
Namun, ketika perusahaan sudah memiliki banyak dokumen, perizinan sektoral, kontrak kerja sama, rekening bisnis, kegiatan investasi, atau aktivitas usaha yang semakin luas, ketidaksesuaian data dapat menjadi lebih kompleks.
Terlebih apabila perusahaan mulai melakukan ekspansi ke kegiatan yang memiliki persyaratan khusus. Sebelum menambahkan kegiatan baru, sebaiknya dilakukan pemeriksaan apakah KBLI yang digunakan sudah mencakup aktivitas tersebut atau diperlukan penyesuaian.
Pastikan KBLI Sesuai Sebelum Mengurus Legalitas
Pemilihan KBLI merupakan salah satu fondasi penting dalam penyusunan legalitas perusahaan. Kesalahan pada tahap awal dapat membuat proses izin OSS terganjal, bukan karena sistem semata-mata menolak perusahaan, tetapi karena data kegiatan usaha dan persyaratan perizinannya tidak sesuai.
BOSA JASA menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan legalitas usaha, termasuk membantu pelaku usaha memahami pemilihan KBLI, pendirian badan usaha, serta kebutuhan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.
Dengan menentukan KBLI berdasarkan aktivitas usaha yang sebenarnya dan memperhatikan ketentuan terbaru, pelaku usaha dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian ketika mengurus perizinan melalui OSS.