Modal dasar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan ketika mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Kesalahan menentukan besaran modal tidak selalu langsung membuat izin usaha ditolak, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila modal yang dicantumkan tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha atau ketentuan yang berlaku pada sektor tertentu.
Karena itu, menentukan modal dasar sebaiknya tidak hanya berdasarkan perkiraan atau mengikuti angka yang digunakan perusahaan lain. Pelaku usaha perlu melihat jenis kegiatan usaha, struktur permodalan, serta persyaratan perizinan yang berkaitan dengan bidang tersebut.
Apa yang Dimaksud Modal Dasar PT?
Secara sederhana, modal dasar merupakan jumlah modal yang menjadi dasar struktur permodalan perseroan dan terbagi dalam saham. Dalam ketentuan yang berlaku, besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. PP Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen, disertai bukti penyetoran yang sah.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan modal dasar tidak semata-mata persoalan memilih nominal tertentu. Pendiri perlu mempertimbangkan kemampuan permodalan dan kebutuhan usaha sejak awal.
Selain itu, terdapat pengecualian untuk kegiatan usaha tertentu. Pasal 5 PP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu harus memenuhi besaran minimum modal dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, angka modal yang dianggap sesuai untuk satu jenis usaha belum tentu dapat diterapkan pada usaha lainnya.
Mengapa Salah Menentukan Modal Bisa Menjadi Masalah?
Persoalan dapat muncul ketika pelaku usaha menentukan modal tanpa memperhatikan karakteristik kegiatan usahanya. Misalnya, terdapat bidang usaha tertentu yang memiliki persyaratan permodalan khusus berdasarkan ketentuan sektoral.
Dalam kondisi tersebut, modal yang dicantumkan dalam dokumen pendirian perlu disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. Jika sejak awal struktur modal tidak direncanakan dengan tepat, perusahaan dapat membutuhkan penyesuaian dokumen atau perubahan data ketika hendak memenuhi persyaratan tertentu.
Hal ini menjadi semakin penting karena perizinan berusaha saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur ruang lingkup perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, serta sanksi. Peraturan ini berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya memastikan PT telah berdiri. Data perusahaan dan kegiatan usaha juga perlu disusun secara konsisten dengan kebutuhan perizinannya.
Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Jangan Disamakan
Kesalahan lain yang cukup sering terjadi adalah menganggap modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sebagai hal yang sama.
Padahal, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda dalam struktur permodalan perseroan. Modal dasar merupakan jumlah modal yang ditetapkan sebagai dasar perseroan, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor berkaitan dengan bagian modal yang diambil dan direalisasikan oleh pemegang saham sesuai ketentuan.
PP Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan bahwa paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan dalam PP tersebut.
Karena itu, ketika menentukan modal PT, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya melihat nominal modal dasar, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan memenuhi modal yang ditempatkan dan disetor.
Bagaimana Menentukan Modal Dasar dengan Tepat?
Sebelum menetapkan modal dalam dokumen pendirian, beberapa hal dapat diperhatikan:
- Identifikasi kegiatan usaha yang akan dijalankan dan kode KBLI yang sesuai.
- Periksa ketentuan sektoral apabila bidang usaha memiliki persyaratan permodalan tertentu.
- Sesuaikan struktur modal dengan rencana dan kebutuhan bisnis.
- Pastikan modal dasar, ditempatkan, dan disetor dicantumkan secara konsisten dalam dokumen perseroan.
- Periksa kembali kesesuaian data perusahaan dengan kebutuhan perizinan berusaha melalui OSS.
Pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengurangi kebutuhan melakukan perubahan ketika perusahaan mulai mengurus perizinan atau mengembangkan kegiatan usahanya.
Bukan Sekadar Memilih Angka Modal
Menentukan modal dasar seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pendirian perusahaan, bukan sekadar mengisi angka dalam dokumen. Terlebih, beberapa bidang usaha memiliki ketentuan khusus yang perlu diperhatikan.
BOSA JASA menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan legalitas usaha, termasuk membantu pelaku usaha memahami aspek pendirian PT, struktur permodalan, serta kebutuhan legalitas yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
Dengan perencanaan yang tepat sejak awal, struktur perusahaan dapat disiapkan lebih selaras dengan kebutuhan usaha dan ketentuan perizinan yang berlaku.